by Anggoro Yudho Nuswantoro (anggota Bidang IPTEK Pengurus Pusat Badan Kejuruan Elektro PII – Pengurus Power and Energy Society)

Tulisan ini merupakan resume presentasi beliau pada tanggal 6 Januari 2017 di grup WA Sustainable Development. Profil lengkap bapak Anggoro dapat dilihat di sini.


Sebuah laporan yang diterbitkan oleh CDC Group Plc bekerjasama dengan Overseas Development Institute (Laporan ini mengkaji berbagai penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara listrik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja) menjelaskan bahwa terdapat hubungan causal antara konsumsi listrik terhadap perkembangan ekonomi di banyak negara. Penelitian Asafu-Adjayel yang diterbitkan di tahun 2010 memperlihatkan bahwa di Indonesia dan India, perubahan pemakaian listrik berdampak pada perubahan pendapatan masyarakat. Di Thailand dan Filipina, terjadi hubungan timbal balik di mana perubahan pemakaian listrik berdampak pada pendapatan dan sebaliknya perubahan pendapatan juga berdampak pada pemakaian listrik.

Masih dalam laporan yang sama, hasil survei yang dilakukan World Bank Group menunjukkan bahwa di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah ke bawah, faktor ketenagalistrikan menjadi penghalang utama perkembangan dunia usaha. Faktor ketenagalistrikan mencakup ketersediaan listrik serta kualitas dan kehandalan listrik yang ada. Dampak listrik terhadap dunia usaha terutama sangat dirasakan di sektor manufaktur, di mana operasionalnya sangat bergantung pada kehandalan dan kualitas listik.

Sebagai catatan, gangguan suplai listrik seperti voltage sag atau kedip tegangan dapat mematikan beberapa (atau bahkan banyak tergantung pada kepelikan gangguan) mesin produksi dan peralatan. Hal ini tidak hanyak menghambat jalannya produksi tetapi juga menimbulkan kerugian besar, dari sisi finansial, limbah yang dihasilkan, energi tambahan yang diperlukan untuk melakukan pengulangan kembali (restart) dan berbagai hal lainnya.

Rasio Elektrifikasi di wilayah ASEAN

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk / keluarga yang memiliki akses listrik terhadap jumlah total penduduk / keluarga. Data yang dikeluarkan oleh International Energy Agency dalam World Energy Outlook 2015, menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2013 adalah 81%. Angka yang cukup tinggi dibanding Kamboja (34%) atau Myanmar (32%). Namun Indonesia jauh masih tertinggal dibanding Singapura, Malaysia, Thailand Brunei, Vietnam dan, bahkan, Laos. Statistik ini adalah hal yang membuat miris bagi kita. Jika dari sisi persentasi masih ada tetangga yang persentasinya lebih buruk dibanding Indonesia, dilihat dari nilai absolut / jumlah populasi yang tidak mendapat akses listrik, Indonesia berada pada posisi terdepan. Sekitar 49 juta jiwa tidak mendapat akses listrik. Jauh lebih tinggi dibanding tetangga di ASEAN. Data terbaru tahun 2015 menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun jumlah penduduk yang belum mendapat akses listrik masih sangat besar.

IMG-20170106-WA0029.jpg

Berikut ini adalah data terbaru rasio elektrifikasi di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan Statistik Ketenagalistrikan 2016. Jika IEA mengunakan unit populasi, Kementrian ESDM menggunakan unit keluarga. Statistik Ketenagalistrikan 2016 mempotret kondisi sampai dengan akhir tahun 2015.

Beberapa provinsi seperti Aceh dan Bangka Belitung berhasil mencapai rasio elektrifikasi di atas 90%. Babel bahkan mencapai rasio hampir 100%. Beberapa daerah di Jawa & Bali, tertinggal dibanding daerah lainnya dengan rasio elektrifikasi di bawah 90%, yaitu DI Yogyakarta (86%), Jawa Timur (87%) dan Bali (89%). Kepulauan Nusa Tenggara memiliki rasio elektrifikasi dibawah 80%. Bahkan, Nusa Tenggara Timur tertinggal jauh dengan rasio elektrifikasi sebesar 59%. Hampir semua provinsi di Pulau Kalimantan memiliki rasio elektrifikasi di bawah 90%. Kecuali Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 95%. Di Pulau Sulawesi, belum ada satu provinsi pun yang berhasil melistriki wilayahnya lebih dari 90%. Kepulauan Maluku berhasil memberikan akses listrik kepada warganya dengan rasio sebesar 84% untuk Provinsi Maluku dan 94% untuk Provinsi Maluku Utara. Kesenjangan yang besar terlihat di wilayah Papua, di mana Provinsi Papua berhasil memberikan akses listrik kepada 82% warganya sedangkan Papua Barat masih tertinggal di mana 54% warganya belum menikmati listrik.

Secara nasional, di akhir tahun 2015, sebanyak 58 Juta keluarga Indonesia telah menikmati listrik, baik yang disediakan oleh PLN maupun dari pihak lainnya. Jumlah ini setara dengan 88% keluarga Indonesia yang beruntung mendapatkan akses listrik. Jika daerah di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori: Jawa & Bali dan Luar Jawa & Bali. Maka di wilayah Jawa & Bali, sebanyak 3,35 juta keluarga belum menikmati listrik sedangkan di wilayah Luar Jawa & Bali sebanyak 3,31 juta keluarga.

Perlu diingat bahwa angka-angka di atas bukan sekedar statistik semata, namun sebuah realitas bahwa ada lebih dari 6.5 juta keluarga di Indonesia yang belum menikmati listrik.

Rasio elektrifikasi hanya menunjukkan rasio populasi yang sudah memiliki akses listrik, tidak peduli kuantitas atau kualitas. Selain rasio elektrifikasi, perlu dilihat berbagai paramater lainnya, jika rasio sudah terpenuhi. Di banyak daerah di Indonesia, jumlah kapasitas pembangkit belum mencukupi untuk menutupi beban puncak (atau bahkan non puncak) sehingga diperlukan pemadaman. Di samping itu, kondisi alam, geografis, serta infrastruktur juga berpengaruh terhadap adanya gangguan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya masalah “mati lampu” di Indonesia.

Pemakaian Energi (Listrik) per Kapita per Tahun.

Berdasarkan data World Bank, pada tahun 2013, rata-rata penduduk Indonesia menggunakan energi listrik sebesar 800 kWh per tahun. Lebih tinggi dibanding Filipina, Kamboja dan Myanmar. Namun Indonesia tertinggal jauh dibanding Brunei dan Singapura, yang pemakaian listriknya setara Australia, dan Jepang. Malaysia, walaupun belum setinggi Brunei ataupun Singapura, menggunakan listrik empat sampai lima kali lebih banyak dibanding kita, per kapitanya. Thailand dan Vietnam sedikit lebih tinggi dibanding kita.

IMG-20170106-WA0034.jpg

Kedua macam statistik tersebut di atas, memberikan gambaran betapa besar pekerjaan rumah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam hal kelistrikan. Dan, mengingat temuan dalam laporan yang dibuat oleh CDC Group Plc, ini merupakan pekerjaan besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Secara khusus saudara-saudara kita yang saat ini belum menikmati listrik dan secara umum seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah telah membuat program 35 ribu MW dengan tujuan target elektrifikasi 97,2%. Jika dilihat pada rencana pembangkit listrik dalam proyek 35K MW, 60% berada di jawa bali sedangkan wilayah papua hanya 0,9% atau sekitar 317 MW  sedangkan berdasarkan data statistik wilayah Timur terutama papua elektrifikasinya masih dibawah 50%. Apakah ini bisa mencapai target elektrifikasi? Pembangkit listrik 35k MW didominasi oleh batubara, bagaimana dg keseriusan pemerintah terhadap Sustainable Development? Secara luas, pemakaian listrik sedikit mencerminkan bahwa akses listrik masih bermasalah. Kalau kapasitas pembangkit masih terbatas, masyarakat belum memiliki perangkat listrik dll

Upaya Peningkatan Akses Listrik

Dua hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan akses listrik adalah

  1. Kewajiban
  2. Kebutuhan

Hal ini merupakan sebuah kewajiban nasional bagi Negara Indonesia, baik pemerintah maupun rakyat agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati listrik sebegai bentuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dan lebih jauh lagi upaya mewujudkan keadilan sosial. Tetapi, peningkatan akses listrik juga sebuah kebutuhan utama bagi Indonesia agar kita bisa ekonomi kita semakin berkembang dan kita mampu mengejar ketertinggalan di banding negara-negara tetangga. Undang-undang Ketenagalistrikan (UU No 30 Tahun 2009) telah memberikan amanat yang jelas bahwa pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk beberapa sektor:

  1. Kelompok masyarakat tidak mampu
  2. Pembangunan sarana penyediaan listrik di daerah yang belum berkembang
  3. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan
  4. Pembangunan listrik perdesaan

Keempat sektor ini merupakan segmen masyarakat yang seringkali tertinggal dalam akses listrik. PT PLN (Persero) sebagai perusahaan negara yang bertugas di bidang ketenagalistrikan pun telah membuat rencana jangka panjang sepuluh tahunan terkait dengan listrik perdesaan:

Yang pertama, PLN akan membangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari proyek Gardu Induk baru atau Extension Trafo GI. Ini salah satu masalah pembangunan gardu baru ataupun pembangkit baru. Jalur evakuasi daya terlambat dibangun sehingga GI atau pembangkit siap namun, daya tidak dapat dimanfaatkan karena jalur distribusi belum tersedia.

Kemudian PLN merencanakan pengembangan pembangkit bahan bakar minyak untuk daerah terluar atau terisolasi yang belum memungkinkan pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam waktu dekat. Walaupun pembangkit berbahan bakar minyak semakin dikurangi, namun pada beberapa kasus tertentu, penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak tidak dapat dihindari, seperti misalnya pembangkit-pembangkit kapasitas kecil di daerah terpencil.

Ketiga, pembangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari pembangkit skala kecil dari EBT maupun pembangkit lainnya.

Program keempat adalah melistriki desa baru maupun desa lama yang sebagian dari dusunnya belum berlistrik. Ini bukan merupakan program baru namun merupakan work in progress dalam pengembangan listrik.

Kelima, membuka kemungkinan pencampuran Pusat Listrik Tenaga Surya dan Pusat Listrik Tenaga Bayu. Program keenam yaitu melaksanakan program penyambungan listrik dan instalasi gratis bagi masyarakat tidak mampu dan daerah tertinggal

Untuk ke depan, pemerintah masih akan membangun PLTU Batubara. Dalam outlook energi Indonesia 2016 yang disusun BPPT, kita masih akan sangat bergantung dengan PLTU Batubara. Rasio elektrifikasi hanya permulaan. Perjuangan masih panjang, bagaimana listrik secara kuantitas dan kualitas bisa terpenuhi itu masih cerita yang sangat panjang. Pembangkit EBT membutuhkan penyimpanan energi atau interkoneksi dengan grid yang sangat kuat. Jika diinterkoneksi dengan grid yang lemah, sistem bisa collapse. Baterai ataupun jenis penyimpanan lainnya masih mahal, itu yang menjadi kendala bagi pengembangan EBT

Masyarakat miskin masih mendapatkan subsidi listrik. Uang yang digunakan untuk subsidi listrik semoga bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat dan bisa untuk yang lebih membutuhkan. Karena, pada pengamatan empiris, ada orang mobilnya dua masih pakai 900VA dan menikmati subsidi. Apakah itu layak dan adil?

Harga listrik bersifat nasional. Di Jawa BPP mungkin hanya sekitar 600 – 700 rupiah per kWh. Di luar Jawa yang masih banyak menggunakan PLTD BPP bisa mencapai 4000 rupiah per kWh. Tetapi harga dibuat rata secara nasional, semacam subsidi silang. Dengan begitu walaupun PLN rugi di Papua tetapi bisa mengambil untung di Jawa

Memang, porsi pembangkit yang dibangun di Papua jauh lebih kecil dibanding di Jawa dalam program 35GW. Namun jika dilihat, kebutuhan papua juga jauh lebih kecil dibanding Jawa (pada saat ini dan in the near future). Sebagai perbandingan, 3 juta keluarga masih belum terlistriki di Jawa, di papua kurang dari atau sekitar 500rb juta jiwa dan industri di Papua juga belum banyak.

DEN memperkirakan bahwa potensi PLTA di Indonesia mencapai 75 GW. Energi surya di Indonesia berkisar 4 -5 kWh/m2/hari. Potensi yang ada cukup besar, namun masih ada berbagai kendala. Misalnya untuk pengembangan energi surya di daerah terpencil, penduduk di sana rata-rata pagi – sore bekerja / berdagang / bertani di rumah malam hari. Malam hari tidak ada matahari bersinar. PLTS tidak bisa bekerja untuk menjembatani matahari di siang hari dan penggunaan di malam hari diperlukan baterei / penyimpanan harganya masih sangat mahal, butuh perawatan, penggantian dll. Untuk daerah terpencil dan minus, mau tidak mau kita harus bermain dengan ketidakekonomian. Ada subsidi yang harus bermain di situ dan kemudahan regulasi. Bahkan misalnya PLN mau kita beri amanat untuk mengembangkan EBT di daerah terpencil, kita jangan memikirkan apakah PLN rugi atau untung

Presiden dan KPK jangan tanya soal keekonomian dalam hal listrik daerah terpencil, khususnya EBT. Kalau rugi jangan dibilang membuang uang negara. Karena uang itu bukan dibuang tetapi dimanfaatkan untuk berbagi dengan saudara di sana.

Apakah masa depan kita akan terkunci seperti itu? Bisa iya jika kita menyerah dengan kondisi yang ada saat ini dan berhenti untuk berusaha dan berinovasi. Bisa berubah, jika kita mau untuk bekerja keras dan terus berinovasi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s